Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan istilah penting dalam hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Entri ini disusun untuk membantu memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk membahas aspek yang berkaitan dengan wilayah pesisir, pulau kecil, perencanaan, zonasi, masyarakat pesisir, ekosistem, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi, pemanfaatan, daya dukung, dan pengawasan.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk membahas aspek yang berkaitan dengan wilayah pesisir, pulau kecil, perencanaan, zonasi, masyarakat pesisir, ekosistem, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi, pemanfaatan, daya dukung, dan pengawasan. Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Makna dan akibat hukum dalam perkara nyata harus ditentukan dengan membaca rumusan norma yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
01
Pasal 1 dan ketentuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Catatan status — UU 27/2007 tetap berlaku dan telah diubah antara lain melalui UU 1/2014 dan UU 6/2023.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berhubungan dengan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Apabila unsur, persyaratan, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau larangan yang relevan terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
01
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Sumber Resmi↗
FAQ Hukum Praktis + PREMIUM
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?
A
Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sesuai konteks peraturan yang berlaku.
QApa dasar hukum Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
QApakah pengertian Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menggunakan konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberi rincian tambahan.
QMengapa Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami wilayah pesisir, pulau kecil, perencanaan, zonasi, masyarakat pesisir, ekosistem, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi, pemanfaatan, daya dukung, dan pengawasan yang relevan dalam Hukum Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau KecilPengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau KecilWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.