Rujukan utama — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Catatan status — UU 20/2023 berstatus berlaku dan mencabut UU 5/2014.
P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Pengawasan Sistem Merit
Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Aparatur Sipil Negara
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pengawasan Sistem Merit merupakan istilah penting dalam hukum aparatur sipil negara. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.
Definisi
Berikut pengertian Pengawasan Sistem Merit serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pengawasan Sistem Merit adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan sistem merit, manajemen pegawai, jabatan, kebutuhan pegawai, talenta, kinerja, penghargaan, kesejahteraan, pelindungan, organisasi profesi, dan sistem informasi ASN.
Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk penerapan konkret, pembaca harus merujuk pada rumusan peraturan yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta yang dihadapi.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengawasan Sistem Merit.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengawasan Sistem Merit dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat fakta yang berkaitan dengan pengawasan sistem merit. Jika syarat, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang relevan terpenuhi, konsep Pengawasan Sistem Merit dapat digunakan untuk membantu analisis hukum.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pengawasan Sistem Merit dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara: https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pengawasan Sistem Merit beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Pengawasan Sistem Merit?
A
Pengawasan Sistem Merit merupakan istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang harus dipahami sesuai konteks pengaturan yang berlaku.
QApa dasar hukum Pengawasan Sistem Merit?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
QApakah pengertian Pengawasan Sistem Merit selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Ruang lingkupnya dapat dipengaruhi peraturan pelaksana, perubahan regulasi, dan konteks penerapan.
QMengapa Pengawasan Sistem Merit penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami sistem merit, manajemen pegawai, jabatan, kebutuhan pegawai, talenta, kinerja, penghargaan, kesejahteraan, pelindungan, organisasi profesi, dan sistem informasi ASN secara lebih terstruktur.
QBagaimana menerapkan Pengawasan Sistem Merit pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret. Entri Kamus Hukum tidak menggantikan nasihat hukum profesional.
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriAdministrasi Negara & Pelayanan Publik →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengawasan Sistem Merit? Sampaikan di sini.