Persetujuan Lingkungan merupakan istilah penting dalam hukum lingkungan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan setelah perubahan rezim perizinan.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Persetujuan Lingkungan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan setelah perubahan rezim perizinan.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Persetujuan Lingkungan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Catatan penerapan: UU 32/2009 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja. Penerapannya perlu membaca perubahan terbaru dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Persetujuan Lingkungan.
01
Ketentuan persetujuan lingkungan setelah perubahan UU 6/2023 — Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Persetujuan Lingkungan dalam entri Kamus Hukum ini.
02
Catatan penerapan
UU 32/2009 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja. Penerapannya perlu membaca perubahan terbaru dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
3 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Persetujuan Lingkungan dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU PPLH sebagaimana diubah UU 6/2023, terdapat fakta yang menunjukkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan setelah perubahan rezim perizinan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Persetujuan Lingkungan. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Persetujuan Lingkungan dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Persetujuan Lingkungan?
A
Persetujuan Lingkungan pada pokoknya berarti keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan setelah perubahan rezim perizinan.
QApa dasar hukum Persetujuan Lingkungan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan persetujuan lingkungan setelah perubahan UU 6/2023 — Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
QApakah pengertian Persetujuan Lingkungan selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Persetujuan Lingkungan dalam konteks UU PPLH sebagaimana diubah UU 6/2023; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau akibat hukum yang berbeda.
QMengapa Persetujuan Lingkungan penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, tindakan, hak, kewajiban, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum LingkunganPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPersetujuan Lingkungan
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Persetujuan Lingkungan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Persetujuan Lingkungan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.