KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Peserta BPJS PBI

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

124 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Peserta BPJS PBI merupakan masalah hukum praktis dalam bidang kesehatan, pendidikan & jaminan sosial. Peserta BPJS PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran sesuai kriteria dan penetapan yang berlaku.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Peserta BPJS PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran sesuai kriteria dan penetapan yang berlaku.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Peserta BPJS PBI serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Status PBI berkaitan dengan data sosial dan kepesertaan yang ditetapkan pemerintah. Perubahan kondisi keluarga, data kependudukan, atau pemutakhiran basis data dapat memengaruhi status, sehingga peserta perlu menggunakan kanal resmi untuk memeriksa atau memperbaiki data.

Pengertian Menurut Peraturan

Peserta BPJS PBI tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS; UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, persoalan ini dinilai melalui hak, kewajiban, bukti, prosedur, dan akibat hukum yang relevan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Peserta BPJS PBI.

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS; UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Peserta BPJS PBI dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Seorang warga sebelumnya terdaftar sebagai PBI tetapi saat berobat statusnya berubah. Ia memeriksa data kependudukan dan status kepesertaan melalui kanal resmi untuk mengetahui penyebab.