KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

PHK karena Menikah

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

124 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

PHK karena Menikah merupakan masalah hukum praktis dalam bidang ketenagakerjaan. PHK karena menikah adalah pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan status perkawinan pekerja.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

PHK karena menikah adalah pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan status perkawinan pekerja.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian PHK karena Menikah serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Status menikah pada dirinya sendiri tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghilangkan hak bekerja secara sewenang-wenang. Perlu diperiksa aturan perusahaan, alasan resmi PHK, dan apakah terdapat diskriminasi atau ketentuan yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian Menurut Peraturan

PHK karena Menikah tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 35 Tahun 2021, persoalan ini dinilai melalui hubungan kerja, prosedur, hak pekerja, kewajiban perusahaan, dan penyelesaian perselisihan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Buka UU Nomor 13 Tahun 2003 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan PHK karena Menikah.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 35 Tahun 2021

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan PHK karena Menikah dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Perusahaan memiliki kebijakan tidak tertulis bahwa pekerja perempuan harus mengundurkan diri setelah menikah. Ketika pekerja menolak, ia diberhentikan. Kebijakan dan alasan tersebut perlu diuji terhadap aturan ketenagakerjaan.