KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

PHK Sepihak

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

108 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

PHK Sepihak merupakan masalah hukum praktis dalam bidang ketenagakerjaan. PHK sepihak adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak tanpa tercapainya kesepakatan dan tanpa menyelesaikan prosedur atau hak pekerja sebagaimana diwajibkan.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

PHK sepihak adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak tanpa tercapainya kesepakatan dan tanpa menyelesaikan prosedur atau hak pekerja sebagaimana diwajibkan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian PHK Sepihak serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Istilah “sepihak” tidak otomatis berarti PHK selalu tidak sah. Hukum memungkinkan PHK karena alasan tertentu, tetapi alasan, prosedur pemberitahuan, kesempatan penyelesaian perselisihan, dan hak pekerja tetap harus diperiksa.

Pengertian Menurut Peraturan

PHK Sepihak tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 35 Tahun 2021, persoalan ini dinilai melalui hubungan kerja, prosedur, hak pekerja, kewajiban perusahaan, dan penyelesaian perselisihan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan PHK Sepihak.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 35 Tahun 2021

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan PHK Sepihak dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Perusahaan mengirim surat bahwa hubungan kerja berakhir hari itu juga tanpa menjelaskan dasar PHK atau hak pekerja. Pekerja meminta alasan dan perhitungan hak serta menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan bila tidak setuju.