Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pidana kurungan adalah bentuk pidana perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang yang dikenal dalam KUHP lama dan pada umumnya mempunyai tingkat serta jangka waktu yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara.
Pidana kurungan adalah bentuk pidana perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang yang dikenal dalam KUHP lama dan pada umumnya mempunyai tingkat serta jangka waktu yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara.
Berikut pengertian Pidana Kurungan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pidana kurungan adalah bentuk pidana perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang yang dikenal dalam KUHP lama dan pada umumnya mempunyai tingkat serta jangka waktu yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara.
Dalam KUHP lama, pidana kurungan merupakan salah satu pidana pokok. Pasal 18 KUHP lama menentukan bahwa pidana kurungan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun. Dalam keadaan tertentu karena pemberatan, jangka waktunya dapat mencapai paling lama 1 tahun 4 bulan.
Sejak berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, pidana kurungan tidak lagi termasuk jenis pidana pokok.
Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan pidana pokok berupa:
1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.
Dengan demikian, pidana kurungan tidak terdapat dalam daftar pidana pokok KUHP yang berlaku saat ini.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pidana Kurungan.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Dalam sistem KUHP lama, pidana kurungan merupakan salah satu jenis pidana pokok bersama pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tutupan. *Status:** ketentuan historis karena KUHP lama telah dicabut dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023.
Mengatur lamanya pidana kurungan. Secara historis, pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun, serta dalam keadaan pemberatan tertentu dapat mencapai maksimum 1 tahun 4 bulan.
Mengatur pengelompokan pidana menjadi: pidana pokok; pidana tambahan; dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Menentukan jenis pidana pokok yang berlaku dalam KUHP Nasional. Dalam daftar tersebut tidak terdapat pidana kurungan. *Untuk portal Regulasi MIMBARBANGSA.COM, bagian ini sebaiknya ditautkan langsung ke Pasal 64 dan Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2023.**
Mengatur kategori pidana denda, termasuk: kategori I paling banyak Rp1.000.000; kategori II paling banyak Rp10.000.000.
Mengatur penyesuaian berbagai ancaman pidana dalam undang-undang dan peraturan daerah agar sesuai dengan sistem pemidanaan KUHP Nasional, termasuk ketentuan yang sebelumnya menggunakan pidana kurungan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
4 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pidana Kurungan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh:
Sebuah peraturan lama mengatur bahwa seseorang yang melanggar kewajiban tertentu dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 3 bulan.
Setelah KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana berlaku pada 2 Januari 2026, ancaman tersebut tidak serta-merta dibaca sebagai kewajiban menjalani kurungan 3 bulan.
Apabila ketentuan tersebut termasuk ketentuan yang tunduk pada mekanisme penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026, ancaman tunggal pidana kurungan yang kurang dari 6 bulan disesuaikan menjadi pidana denda paling banyak kategori I.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum. Penentuan sanksi terhadap perkara konkret harus memperhatikan undang-undang yang berlaku, waktu terjadinya perbuatan, ketentuan peralihan, serta putusan pengadilan.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Pidana Kurungan tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Pidana Kurungan dapat dibaca semua pengunjung.
Pidana kurungan adalah bentuk pembatasan kemerdekaan yang dikenal sebagai pidana pokok dalam KUHP lama. Pidana ini secara historis mempunyai jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan pidana penjara.
Pidana kurungan tidak lagi menjadi jenis pidana pokok dalam KUHP Nasional. Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2023 hanya mencantumkan pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok.
Perubahan tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026, yaitu tanggal mulai berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketentuan tersebut harus dibaca bersama UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dalam keadaan tertentu, pidana kurungan yang masih tercantum dalam undang-undang lama disesuaikan menjadi pidana denda.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pidana Kurungan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini disusun untuk membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.