Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Berikut pengertian Pihak Terafiliasi Bank serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pihak Terafiliasi Bank adalah pihak yang mempunyai hubungan tertentu dengan Bank, termasuk pengurus, pegawai, pemegang saham, atau pihak lain yang ditentukan undang-undang.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, kontrak, layanan, kebijakan, atau hubungan hukum tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pihak Terafiliasi Bank.
Catatan penerapan — UU Perbankan berstatus berlaku dan terakhir mengalami perubahan penting melalui UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, termasuk nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pihak Terafiliasi Bank dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan tertentu dengan Bank, termasuk pengurus, pegawai, pemegang saham, atau pihak lain yang ditentukan undang-undang. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pihak Terafiliasi Bank.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pihak Terafiliasi Bank dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pihak Terafiliasi Bank beserta jawaban ringkasnya.
Pihak Terafiliasi Bank pada pokoknya berarti pihak yang mempunyai hubungan tertentu dengan Bank, termasuk pengurus, pegawai, pemegang saham, atau pihak lain yang ditentukan undang-undang.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan perbankan terkait — Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pihak Terafiliasi Bank dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Perbankan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pihak Terafiliasi Bank? Sampaikan di sini.