KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Prekursor Narkotika

Pidana›Narkotika

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

50 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Prekursor Narkotika merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum pidana. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Pengertian Singkat

Prekursor Narkotika merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum pidana. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Prekursor Narkotika serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 35/2009 tentang Narkotika. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Prekursor Narkotika harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Prekursor Narkotika yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
Status peraturan: JDIH BPK mencatat UU 35/2009 berstatus berlaku; Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dicabut oleh UU 1/2023. Definisi yang digunakan dalam batch ini bersumber dari Pasal 1.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Prekursor Narkotika.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Prekursor Narkotika yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.

Status peraturan

JDIH BPK mencatat UU 35/2009 berstatus berlaku; Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dicabut oleh UU 1/2023. Definisi yang digunakan dalam batch ini bersumber dari Pasal 1.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Prekursor Narkotika dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 35/2009 tentang Narkotika, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Prekursor Narkotika.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.