KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Public Policy Exception

Internasional, Imigrasi & Kewarganegaraan›Arbitrase & Hukum Investasi Internasional

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf P

Public Policy Exception merupakan istilah penting dalam arbitrase dan hukum internasional. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.

Pengertian Singkat

Public Policy Exception merupakan istilah penting dalam arbitrase dan hukum internasional. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Public Policy Exception serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Public Policy Exception merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas kewenangan arbitrase, pilihan hukum dan forum, putusan arbitrase, investasi internasional, kekebalan negara, dan prinsip penyelesaian sengketa lintas negara. Maknanya dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, praktik peradilan, atau perkembangan hukum komparatif.

Karena tidak setiap istilah doktrinal didefinisikan secara eksplisit dalam satu pasal, penggunaannya harus selalu disesuaikan dengan bidang hukum, yurisdiksi, peraturan yang berlaku, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Public Policy Exception harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan kontekstual resmi: UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Entri ini tidak menyatakan bahwa seluruh unsur istilah didefinisikan secara literal dalam satu pasal; untuk penerapan hukum konkret, periksa naskah resmi, putusan pengadilan, dan sumber primer yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Public Policy Exception.

Rujukan Hukum

Sumber resmi/primer kontekstual — Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Public Policy Exception dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam analisis suatu perkara, kontrak, kebijakan, atau putusan, muncul persoalan yang berkaitan dengan Public Policy Exception. Istilah tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis sepanjang sesuai dengan norma yang berlaku dan fakta yang terbukti.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.