Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan istilah penting dalam hukum pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui fungsi penerimaan laporan, analisis, pemeriksaan, dan fungsi lain menurut undang-undang.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui fungsi penerimaan laporan, analisis, pemeriksaan, dan fungsi lain menurut undang-undang.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Catatan penerapan: UU 8/2010 berstatus berlaku, tetapi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 telah dicabut oleh UU 1/2023 sehingga penerapan pidananya harus dibaca bersama KUHP Nasional.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
01
Pasal 1 dan ketentuan TPPU terkait — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam entri Kamus Hukum ini.
02
Catatan penerapan
UU 8/2010 berstatus berlaku, tetapi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 telah dicabut oleh UU 1/2023 sehingga penerapan pidananya harus dibaca bersama KUHP Nasional.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat fakta yang berkaitan dengan lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui fungsi penerimaan laporan, analisis, pemeriksaan, dan fungsi lain menurut undang-undang. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
01
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Sumber Resmi↗
FAQ Hukum Praktis + PREMIUM
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan?
A
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada pokoknya berarti lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui fungsi penerimaan laporan, analisis, pemeriksaan, dan fungsi lain menurut undang-undang.
QApa dasar hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan TPPU terkait — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
QApakah pengertian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
QMengapa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian UangIstilah HukumPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.