Rujukan Hukum
Keimigrasian mengikuti UU 6/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 63/2024. Persoalan kewarganegaraan mengikuti UU 12/2006 dan peraturan pelaksana yang relevan.
P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Pencegahan
Internasional, Imigrasi & Kewarganegaraan›Keimigrasian
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pencegahan merupakan istilah penting dalam imigrasi & kewarganegaraan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Definisi
Berikut pengertian Pencegahan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pencegahan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks keimigrasian atau status kewarganegaraan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pencegahan.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pencegahan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Pencegahan. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks imigrasi & kewarganegaraan. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pencegahan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — UU 63/2024 Perubahan Ketiga Keimigrasian: https://peraturan.bpk.go.id/Details/304897
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2012%20Tahun%202006%20tentang%20Kewarganegaraan%20Republik%20Indonesia
Glosarium Peraturan JDIH BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pencegahan beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Pencegahan?
A
Pencegahan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks keimigrasian atau status kewarganegaraan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
QApa dasar hukum Pencegahan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks istilah dan fakta yang dihadapi.
QApakah Pencegahan selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat berbeda menurut bidang hukum, jenis hubungan hukum, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Pencegahan?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Pencegahan dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriInternasional, Imigrasi & Kewarganegaraan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pencegahan? Sampaikan di sini.