Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir merupakan istilah penting dalam hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Entri ini disusun untuk membantu memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir merupakan istilah penting dalam hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Entri ini disusun untuk membantu memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk membahas aspek yang berkaitan dengan wilayah pesisir, pulau kecil, perencanaan, zonasi, masyarakat pesisir, ekosistem, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi, pemanfaatan, daya dukung, dan pengawasan.
Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Makna dan akibat hukum dalam perkara nyata harus ditentukan dengan membaca rumusan norma yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir.
Catatan status — UU 27/2007 tetap berlaku dan telah diubah antara lain melalui UU 1/2014 dan UU 6/2023.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berhubungan dengan rehabilitasi sumber daya pesisir. Apabila unsur, persyaratan, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau larangan yang relevan terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39911/uu-no-27-tahun-2007
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir beserta jawaban ringkasnya.
Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sesuai konteks peraturan yang berlaku.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menggunakan konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberi rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami wilayah pesisir, pulau kecil, perencanaan, zonasi, masyarakat pesisir, ekosistem, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi, pemanfaatan, daya dukung, dan pengawasan yang relevan dalam Hukum Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.