S
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Sumber Daya Pesisir

Lingkungan, SDA & Energi›Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

56 ViewsHuruf S
Sumber Daya Pesisir
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →

Sumber Daya Pesisir merupakan istilah penting dalam hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Entri ini disusun untuk membantu memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Sumber Daya Pesisir adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk membahas aspek yang berkaitan dengan wilayah pesisir, pulau kecil, perencanaan, zonasi, masyarakat pesisir, ekosistem, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi, pemanfaatan, daya dukung, dan pengawasan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Sumber Daya Pesisir serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber Daya Pesisir adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk membahas aspek yang berkaitan dengan wilayah pesisir, pulau kecil, perencanaan, zonasi, masyarakat pesisir, ekosistem, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi, pemanfaatan, daya dukung, dan pengawasan. Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Makna dan akibat hukum dalam perkara nyata harus ditentukan dengan membaca rumusan norma yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Sumber Daya Pesisir dalam situasi yang mungkin terjadi.

01

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berhubungan dengan sumber daya pesisir. Apabila unsur, persyaratan, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau larangan yang relevan terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Sumber Daya Pesisir. Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.

Yang Bukan Termasuk PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Akibat Hukum PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Hak dan Kewajiban PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Istilah Terkait PREMIUM

Istilah dan artikel terkait tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Sumber Hukum Resmi

Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.

FAQ Hukum Praktis + PREMIUM

Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Sumber Daya Pesisir dapat dibaca semua pengunjung.

QApa yang dimaksud dengan Sumber Daya Pesisir?
A

Sumber Daya Pesisir pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sesuai konteks peraturan yang berlaku.

QApa dasar hukum Sumber Daya Pesisir?
A

Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

QApakah pengertian Sumber Daya Pesisir selalu sama dalam semua peraturan?
A

Tidak selalu. Entri ini menggunakan konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberi rincian tambahan.

QMengapa Sumber Daya Pesisir penting dipahami?
A

Istilah ini membantu memahami wilayah pesisir, pulau kecil, perencanaan, zonasi, masyarakat pesisir, ekosistem, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi, pemanfaatan, daya dukung, dan pengawasan yang relevan dalam Hukum Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Riwayat Pembaruan

  • 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.

Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum

Jelajahi Huruf SIstilah hukum lainnya
Lihat semua →
📚
INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Tags
Hukum IndonesiaHukum Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau KecilSumber Daya PesisirWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Diskusi & Komentar

Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Sumber Daya Pesisir? Sampaikan di sini.

Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.

Pahami Istilah Ini Lebih Dalam

Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.

Buka Premium Rp149.000/Seumur Hidup Lihat Semua Fitur