Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Rekening Kas Umum Daerah merupakan istilah penting dalam hukum perbendaharaan negara. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Rekening Kas Umum Daerah serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Rekening Kas Umum Daerah adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan uang, piutang, utang, investasi, barang milik negara atau daerah, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengendalian intern, kerugian, atau badan layanan umum yang berkaitan dengan rekening Kas Umum Daerah.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terkait melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Untuk penerapan pada perkara, kegiatan usaha, administrasi, pemeriksaan, pengawasan, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Rekening Kas Umum Daerah.
Catatan penerapan — UU 1/2004 berstatus berlaku. JDIH BPK mencatat perubahan dengan PERPU 1/2020 serta putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan tertentu mengenai kedaluwarsa tagihan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Rekening Kas Umum Daerah dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terkait melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, terdapat fakta yang berkaitan dengan rekening Kas Umum Daerah. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Rekening Kas Umum Daerah.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Rekening Kas Umum Daerah dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terkait melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Rekening Kas Umum Daerah beserta jawaban ringkasnya.
Rekening Kas Umum Daerah pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang berkaitan dengan rekening Kas Umum Daerah.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Perbendaharaan Negara terkait — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terkait melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Rekening Kas Umum Daerah dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terkait melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan uang, piutang, utang, investasi, barang milik negara atau daerah, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengendalian intern, kerugian, atau badan layanan umum yang relevan dalam Hukum Perbendaharaan Negara.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Status mutu: 100% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Rekening Kas Umum Daerah? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.