Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Right to Erasure merupakan istilah penting dalam hukum digital, data, dan siber. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.
Berikut pengertian Right to Erasure serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Right to Erasure merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas kontrak digital, teknologi terdistribusi, identitas digital, pemrosesan data, privasi, transfer data, ketahanan siber, dan mitigasi risiko teknologi. Maknanya dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, praktik peradilan, atau perkembangan hukum komparatif.
Karena tidak setiap istilah doktrinal didefinisikan secara eksplisit dalam satu pasal, penggunaannya harus selalu disesuaikan dengan bidang hukum, yurisdiksi, peraturan yang berlaku, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Right to Erasure.
Rujukan kontekstual resmi — UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan rezim ITE. Entri ini tidak menyatakan bahwa seluruh unsur istilah didefinisikan secara literal dalam satu pasal; untuk penerapan hukum konkret, periksa naskah resmi, putusan pengadilan, dan sumber primer yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Right to Erasure dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam analisis suatu perkara, kontrak, kebijakan, atau putusan, muncul persoalan yang berkaitan dengan Right to Erasure. Istilah tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis sepanjang sesuai dengan norma yang berlaku dan fakta yang terbukti.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Right to Erasure dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi/primer kontekstual — UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan rezim ITE: https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Right to Erasure beserta jawaban ringkasnya.
Right to Erasure adalah istilah atau konsep yang digunakan dalam hukum digital, data, dan siber sesuai konteks hukum yang relevan.
Rujukan kontekstual utama paket ini adalah UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan rezim ITE, dilengkapi doktrin, putusan, dan sumber primer lain bila diperlukan.
Tidak selalu. Arti dan akibat hukumnya dapat berbeda menurut bidang hukum, yurisdiksi, peraturan, dan konteks perkara.
Istilah ini membantu menganalisis kontrak digital, teknologi terdistribusi, identitas digital, pemrosesan data, privasi, transfer data, ketahanan siber, dan mitigasi risiko teknologi secara lebih tepat.
Cocokkan konsep dengan fakta, norma yang berlaku, dan putusan atau sumber primer yang relevan. Entri Kamus Hukum bukan pengganti nasihat hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Right to Erasure? Sampaikan di sini.