KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Sengketa Informasi Publik

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Keterbukaan Informasi Publik

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

72 ViewsHuruf S

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Sengketa Informasi Publik merupakan istilah penting dalam hukum informasi publik. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Sengketa Informasi Publik serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Sengketa Informasi Publik harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan Bab VIII — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Sengketa Informasi Publik dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: Naskah dan status peraturan perlu dibaca pada sumber resmi, termasuk putusan pengadilan atau perubahan yang memengaruhi penerapannya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Sengketa Informasi Publik.

Pasal 1 dan Bab VIII — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Sengketa Informasi Publik dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

Naskah dan status peraturan perlu dibaca pada sumber resmi, termasuk putusan pengadilan atau perubahan yang memengaruhi penerapannya.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Sengketa Informasi Publik dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat fakta yang menunjukkan sengketa antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Sengketa Informasi Publik. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.