KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Sistem Informasi Kesehatan

Kesehatan, Pangan & Produk Halal›Kesehatan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

16 ViewsHuruf S

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Sistem Informasi Kesehatan merupakan istilah penting dalam hukum kesehatan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Sistem Informasi Kesehatan merupakan istilah penting dalam hukum kesehatan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Sistem Informasi Kesehatan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Sistem Informasi Kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan pemanfaatan informasi kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 17/2023 tentang Kesehatan. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Sistem Informasi Kesehatan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan sistem informasi kesehatan — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Sistem Informasi Kesehatan dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 17/2023 berstatus berlaku dan menggantikan sejumlah undang-undang kesehatan sebelumnya. Beberapa ketentuan telah dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dan harus dibaca sesuai pemaknaan yang berlaku.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Sistem Informasi Kesehatan.

Ketentuan sistem informasi kesehatan — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Sistem Informasi Kesehatan dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 17/2023 berstatus berlaku dan menggantikan sejumlah undang-undang kesehatan sebelumnya. Beberapa ketentuan telah dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dan harus dibaca sesuai pemaknaan yang berlaku.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Sistem Informasi Kesehatan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 17/2023 tentang Kesehatan, terdapat fakta yang menunjukkan sistem yang mengintegrasikan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan pemanfaatan informasi kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Sistem Informasi Kesehatan.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.