Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Sistem Jaringan Jalan Primer merupakan istilah penting dalam hukum jalan. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.
Berikut pengertian Sistem Jaringan Jalan Primer serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Sistem Jaringan Jalan Primer adalah istilah dalam hukum jalan yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan, status dan fungsi jalan, ruang jalan, preservasi, pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, laik fungsi, sistem jaringan, pembinaan, dan pengawasan jalan.
Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan konkret, pembaca harus merujuk pada rumusan peraturan yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta yang dihadapi.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Sistem Jaringan Jalan Primer.
Rujukan utama — Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Catatan status — UU 2/2022 mengubah UU 38/2004 dan kemudian terkait perubahan melalui UU 6/2023.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Sistem Jaringan Jalan Primer dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan sistem jaringan jalan primer. Jika syarat, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang relevan terpenuhi, konsep Sistem Jaringan Jalan Primer dapat digunakan untuk membantu analisis hukum.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Sistem Jaringan Jalan Primer dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/195878/uu-no-2-tahun-2022
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Sistem Jaringan Jalan Primer beserta jawaban ringkasnya.
Sistem Jaringan Jalan Primer merupakan istilah dalam hukum jalan yang harus dipahami sesuai konteks pengaturan yang berlaku.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak selalu. Ruang lingkupnya dapat dipengaruhi peraturan pelaksana, perubahan regulasi, dan konteks penerapan.
Istilah ini membantu memahami penyelenggaraan, status dan fungsi jalan, ruang jalan, preservasi, pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, laik fungsi, sistem jaringan, pembinaan, dan pengawasan jalan secara lebih terstruktur.
Cocokkan pengertian dengan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret. Entri Kamus Hukum tidak menggantikan nasihat hukum profesional.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Sistem Jaringan Jalan Primer? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.