KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

SPT Masa

Pajak, Kepabeanan & Cukai›Ketentuan Umum Perpajakan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

89 ViewsHuruf S

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

SPT Masa merupakan istilah penting dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak yang digunakan melaporkan kewajiban pajak periodik.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian SPT Masa serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak yang digunakan melaporkan kewajiban pajak periodik.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, SPT Masa harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan administrasi terkait dalam UU KUP: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
Catatan penerapan: UU KUP berstatus berlaku dan telah beberapa kali diubah. Entri menggunakan kerangka UU KUP dengan memperhatikan perubahan melalui UU 7/2021 serta penyesuaian peraturan perpajakan lain yang berlaku.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan SPT Masa.

Pasal 1 dan ketentuan administrasi terkait dalam UU KUP — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Catatan penerapan — UU KUP berstatus berlaku dan telah beberapa kali diubah. Entri menggunakan kerangka UU KUP dengan memperhatikan perubahan melalui UU 7/2021 serta penyesuaian peraturan perpajakan lain yang berlaku.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan SPT Masa dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, terdapat fakta yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak yang digunakan melaporkan kewajiban pajak periodik. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep SPT Masa. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.