Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi merupakan istilah penting dalam hukum jasa konstruksi. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi merupakan istilah penting dalam hukum jasa konstruksi. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi adalah standar yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk melindungi keselamatan, kesehatan, keamanan, mutu, lingkungan, dan keberlanjutan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, kontrak, layanan, kebijakan, atau hubungan hukum tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi.
Catatan penerapan — UU 2/2017 berstatus berlaku dan telah diubah melalui UU 6/2023. Pelaksanaan teknis juga tunduk pada peraturan pelaksana sektor pekerjaan umum dan perizinan berusaha.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan standar yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk melindungi keselamatan, kesehatan, keamanan, mutu, lingkungan, dan keberlanjutan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi beserta jawaban ringkasnya.
Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi pada pokoknya berarti standar yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk melindungi keselamatan, kesehatan, keamanan, mutu, lingkungan, dan keberlanjutan.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Jasa Konstruksi terkait — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Jasa Konstruksi.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.