KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Usaha Budi Daya Pertanian

Lingkungan, SDA & Energi›Sistem Budi Daya Pertanian

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

516 ViewsHuruf U

Usaha Budi Daya Pertanian merupakan istilah penting dalam hukum budi daya pertanian. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Usaha Budi Daya Pertanian merupakan istilah penting dalam hukum budi daya pertanian. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Usaha Budi Daya Pertanian serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Usaha Budi Daya Pertanian adalah istilah dalam hukum budi daya pertanian yang menjelaskan perencanaan budi daya, lahan, benih, bibit, varietas, penanaman, panen, pascapanen, sarana, prasarana, pupuk, pestisida, alat mesin, usaha, pelindungan tanaman, perizinan, pembinaan, atau pengawasan yang berkaitan dengan usaha Budi Daya Pertanian.

Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, perizinan, kegiatan usaha, administrasi, pengawasan, penegakan hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Usaha Budi Daya Pertanian harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan terkait: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Catatan penerapan: UU 22/2019 berstatus berlaku dan diubah melalui UU 6/2023. Peraturan pelaksana terkini antara lain PP 7/2026 yang mengatur lebih rinci lahan, air, benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pelindungan tanaman, panen, pascapanen, permodalan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Usaha Budi Daya Pertanian.

Pasal 1 dan ketentuan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan terkait — Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Catatan penerapan — UU 22/2019 berstatus berlaku dan diubah melalui UU 6/2023. Peraturan pelaksana terkini antara lain PP 7/2026 yang mengatur lebih rinci lahan, air, benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pelindungan tanaman, panen, pascapanen, permodalan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Usaha Budi Daya Pertanian dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan usaha Budi Daya Pertanian. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Usaha Budi Daya Pertanian.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.