Putusan & Yurisprudensi
Telusuri putusan pengadilan, kaidah hukum, pertimbangan hakim, amar putusan, regulasi terkait, dan sumber resmi dalam satu portal.
Yurisprudensi Pilihan
Yurisprudensi yang telah diklasifikasikan dan dipilih dari data resmi yang tersedia.
Yurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak Wajar
Mahkamah Agung merumuskan bahwa harga pembelian yang jauh di bawah harga pasar dapat menjadi keadaan yang membuat pembeli patut menduga barang berasal dari tindak pidana.
Pembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.
Telusuri Berdasarkan Bidang Hukum
Pilih bidang hukum untuk menyaring Putusan & Yurisprudensi secara langsung.
Putusan Terbaru
536 data ditemukan.
Putusan PN Medan Nomor 924/Pdt.G/2025/PN Mdn — Perceraian
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 924/Pdt.G/2025/PN Mdn pada 2025-12-22. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Binjai Nomor 343/Pid.B/2025/PN Bnj — Pencurian
Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara Nomor 343/Pid.B/2025/PN Bnj pada 2025-12-18. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan/atau publikasi resmi Pengadilan Negeri Binjai.
Putusan PN Medan Nomor 1765/Pid.B/2025/PN Mdn — Pidana Umum
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 1765/Pid.B/2025/PN Mdn pada 2025-12-18. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 1798/Pid.B/2025/PN Mdn — Pidana Umum
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 1798/Pid.B/2025/PN Mdn pada 2025-12-18. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 2104/Pdt.P/2025/PN Mdn — Permohonan
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 2104/Pdt.P/2025/PN Mdn pada 2025-12-18. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 2069/Pdt.P/2025/PN Mdn — Permohonan
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 2069/Pdt.P/2025/PN Mdn pada 2025-12-18. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 2018/Pdt.P/2025/PN Mdn — Permohonan
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 2018/Pdt.P/2025/PN Mdn pada 2025-12-18. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 2115/Pdt.P/2025/PN Mdn — Permohonan
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 2115/Pdt.P/2025/PN Mdn pada 2025-12-18. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 1761/Pid.Sus/2025/PN Lbp — Senjata Api
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutus perkara Nomor 1761/Pid.Sus/2025/PN Lbp pada 2025-12-17. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 933/Pdt.G/2025/PN Mdn — Perceraian
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 933/Pdt.G/2025/PN Mdn pada 2025-12-17. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Kaidah Hukum Populer
Pokok kaidah dari Putusan yang memang memiliki data Kaidah Hukum.
Tidak dipenuhinya perjanjian tidak otomatis menjadi penipuan; unsur itikad buruk sejak awal menjadi faktor pembeda penting.
Mahkamah Agung · Penipuan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 — Pembunuhan: Unsur KesengajaanPenggunaan alat berbahaya untuk menyerang bagian tubuh vital dapat menunjukkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa.
Mahkamah Agung · Pembunuhan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak WajarPembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.
Mahkamah Agung · Penadahan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa SuratKetiadaan surat kendaraan yang sah dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa pembeli patut menduga kendaraan berasal dari tindak pidana.
Mahkamah Agung · Penadahan · 2018Regulasi, Kamus Hukum, Putusan & Yurisprudensi, Analisis, serta informasi hukum dalam satu ekosistem.
Struktur data disiapkan untuk relasi Putusan ↔ Regulasi ↔ Pasal ↔ Kamus Hukum tanpa membuat relasi hukum palsu.