Putusan & Yurisprudensi
Telusuri putusan pengadilan, kaidah hukum, pertimbangan hakim, amar putusan, regulasi terkait, dan sumber resmi dalam satu portal.
Yurisprudensi Pilihan
Yurisprudensi yang telah diklasifikasikan dan dipilih dari data resmi yang tersedia.
Yurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak Wajar
Mahkamah Agung merumuskan bahwa harga pembelian yang jauh di bawah harga pasar dapat menjadi keadaan yang membuat pembeli patut menduga barang berasal dari tindak pidana.
Pembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.
Telusuri Berdasarkan Bidang Hukum
Pilih bidang hukum untuk menyaring Putusan & Yurisprudensi secara langsung.
Putusan Terbaru
536 data ditemukan.
Putusan PN Medan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn — Korupsi
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn pada 2026-08-14. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn — Korupsi
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn pada 2026-08-13. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 1323/Pdt.P/2026/PN Mdn — Permohonan
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 1323/Pdt.P/2026/PN Mdn pada 2026-08-13. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 1297/Pdt.P/2026/PN Mdn — Permohonan
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 1297/Pdt.P/2026/PN Mdn pada 2026-08-13. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 1339/Pdt.P/2026/PN Mdn — Permohonan
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 1339/Pdt.P/2026/PN Mdn pada 2026-08-13. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn — PHI
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn pada 2026-08-13. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn — PHI
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn pada 2026-08-13. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn — PHI
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn pada 2026-08-13. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Binjai Nomor 29/Pdt.G/2026/PN Bnj — Perdata
Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara Nomor 29/Pdt.G/2026/PN Bnj pada 2026-08-12. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan/atau publikasi resmi Pengadilan Negeri Binjai.
Putusan PN Binjai Nomor 36/Pdt.G/2026/PN Bnj — Perdata
Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2026/PN Bnj pada 2026-08-12. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan/atau publikasi resmi Pengadilan Negeri Binjai.
Kaidah Hukum Populer
Pokok kaidah dari Putusan yang memang memiliki data Kaidah Hukum.
Tidak dipenuhinya perjanjian tidak otomatis menjadi penipuan; unsur itikad buruk sejak awal menjadi faktor pembeda penting.
Mahkamah Agung · Penipuan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 — Pembunuhan: Unsur KesengajaanPenggunaan alat berbahaya untuk menyerang bagian tubuh vital dapat menunjukkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa.
Mahkamah Agung · Pembunuhan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak WajarPembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.
Mahkamah Agung · Penadahan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa SuratKetiadaan surat kendaraan yang sah dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa pembeli patut menduga kendaraan berasal dari tindak pidana.
Mahkamah Agung · Penadahan · 2018Regulasi, Kamus Hukum, Putusan & Yurisprudensi, Analisis, serta informasi hukum dalam satu ekosistem.
Struktur data disiapkan untuk relasi Putusan ↔ Regulasi ↔ Pasal ↔ Kamus Hukum tanpa membuat relasi hukum palsu.