PORTAL REGULASIPERMEN P2MI/BP2MI
PERMEN P2MI/BP2MI Nomor 24 Tahun 2025
Tentang
Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sedang dibacaPasal 65Pasal 63 dari 104
☰Daftar Isi Regulasi104 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
24Nomor
2025Tahun Terbit
104Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 63 dari 104
61%
TEKS RESMI
Pasal 65
(1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara berwenang
menetapkan PNBP tertentu yang dikelola oleh Bendahara
Umum Negara.
(2) Terhadap. . .
PRESIDEN
UBLIK ]NDONESIA
_35_
(21 Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan
fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan.
(3) Penetapan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh
Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan
a. PNBP yang penghitungan dan/ atau penetapannya
membutuhkan edming procr'ss1,
b. bagian Pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan
negara dipisahkan; atau
c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan ditetapkan sebagai penerimaan Bendahara
Umum Negara.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Bendahara Umum NegaraDisebut dalam Pasal 65
Bendahara Umum Negara adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
JalanDisebut dalam Pasal 65Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045