Masuk / Daftar ♛ Premium

× ⌂ NEWS Kamus Hukum Regulasi Putusan & Yurisprudensi Analisis Hukum Berita Hukum Member Klinik Hukum Iklan Tentang Premium

Beranda
Regulasi
PERMEN P2MI/BP2MI Nomor 24 Tahun 2025
Pasal 48

☰Daftar Isi Regulasi104 Pasal

Daftar Isi Regulasi

104 Pasal×

Sedang dibacaPasal 48

⌕

Cari hanya dalam regulasi ini.

Pasal 1–2725

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27

Pasal 28–5225

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52

Pasal 53–7925

Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62 Pasal 63 Pasal 64 Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71 Pasal 72 Pasal 73 Pasal 75 Pasal 76 Pasal 78 Pasal 79

Pasal 80–10525

Pasal 80 Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 86 Pasal 87 Pasal 88 Pasal 89 Pasal 90 Pasal 91 Pasal 92 Pasal 93 Pasal 94 Pasal 95 Pasal 96 Pasal 97 Pasal 98 Pasal 99 Pasal 100 Pasal 101 Pasal 102 Pasal 103 Pasal 104 Pasal 105

Pasal 106–1094

Pasal 106 Pasal 107 Pasal 108 Pasal 109

Regulasi Terbaru

PERPRES/46/2026 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu PMK/41/2026 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PERPRES/40/2026 Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat PERPRES/38/2026 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional PERPRES/37/2026 Tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045

PORTAL REGULASIPERMEN P2MI/BP2MI

PERMEN P2MI/BP2MI Nomor 24 Tahun 2025

Tentang

Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Sedang dibacaPasal 48Pasal 46 dari 104

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

24Nomor

2025Tahun Terbit

104Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

⌕

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 46 dari 104

44%

TEKS RESMI

Pasal 48

Menteri dapat menerbitkan pengaturan tersendiri terhadap
persetujuan penggunaan dana PNBP atas jenis PNBP tertentu
dengan dasar pertimbangan:
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau
b. kebijakan Pemerintah.
Paragraf 1O
Monitoring dan Verifikasi atas Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

← SebelumnyaPasal 47 Selanjutnya →Pasal 49

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

PersDisebut dalam Pasal 48

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045

MIMBAR HUKUMPortal hukum premium dari MIMBARBANGSA.COM

NewsRegulasiKamus HukumKlinik Hukum

Hukum untuk Keadilan, Informasi untuk Semua

Tentang Kami|Redaksi|Kebijakan Privasi|Kontak

Go to mobile version