Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara berwenang
menetapkan PNBP tertentu yang dikelola oleh Bendahara
Umum Negara.
(2) Terhadap. . .
PRESIDEN
UBLIK ]NDONESIA
_35_
(21 Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan
fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan.
(3) Penetapan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh
Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan
a. PNBP yang penghitungan dan/ atau penetapannya
membutuhkan edming procr'ss1,
b. bagian Pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan
negara dipisahkan; atau
c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan ditetapkan sebagai penerimaan Bendahara
Umum Negara.
Bendahara Umum Negara adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
JalanDisebut dalam Pasal 65Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
PenetapanDisebut dalam Pasal 65Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PeraturanDisebut dalam Pasal 65Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Gunakan alat riset Premium untuk menelusuri pasal terkait, menyimpan referensi, dan membuat catatan hukum.
