Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
...
PRESIDEN
BLIK INDONES
-2s-
Pasal 41
(1) Instansi pemeriksa menerbitkan laporan hasil
berdasarkan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O ayat (2) dan ayat
(4).
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
12)
dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP
dan/ atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP
memberikan jawaban atas permohonan koreksi.
(3) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP
dan/ atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola
menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP
dan Surat Tagihan PNBP atau surat pemberitehuan
kepada Wajib Bayar.
(4) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola
PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP
menyampaikan Surat Ketetapan PNBP dan Surat Tagihan
kepada Wajib Bayar.
Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PermohonanDisebut dalam Pasal 41pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Gunakan alat riset Premium untuk menelusuri pasal terkait, menyimpan referensi, dan membuat catatan hukum.
