Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 49
(U Instansi Pengelola PNBP dan Menteri sesuai dengan tugas
dan kewenangannya melakukan monitoring dan/ atau
verifikasi secara administrasi atas pelaksanaan PNBP.
(21 Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap pembayaran dan penyetoran PNBP
Terutang dalam hal PNBP Terutang dihitung oleh Instansi
Pengelola PNBP.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.
(41 Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan
monitoring secara periodik atas pembayaran dan
penyetoran PNBP Terutang dalam hal PNBP Terutang
dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.
(5) Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi
atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar dalam
hal Instansi Pengelola PNBP dibantu oleh Mitra Instansi
Pengelola PNBP untuk melakukan sebagian tugas
Pengelolaan PNBP.
(6) Hasil monitoring dan/ atau verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan:
a. penerbitan...
T:Etr{ET{Ii
IA
a. penerbitan Surat Tagihan dalam hal terjadi PNBP
kurang bayar;
b. penerbitan surat pemberitahuan dalam hal terjadi
PNBP lebih bayar;
c. pengawasan oleh APIP; dan/ atau
d. pengawasan oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Pertanggungiawaban
Paragraf I
Penatausahaan
Istilah Terkait
Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Kurang BayarDisebut dalam Pasal 49Kurang Bayar adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks kewajiban dan administrasi perpajakan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Lebih BayarDisebut dalam Pasal 49Lebih Bayar adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks kewajiban dan administrasi perpajakan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
PenerbitDisebut dalam Pasal 49Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
UtangDisebut dalam Pasal 49Utang adalah kewajiban seseorang atau badan untuk memenuhi pembayaran atau prestasi kepada pihak lain berdasarkan perikatan yang sah.…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara