PERMEN P2MI/BP2MI Nomor 31 Tahun 2025

(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan
sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
a. tarif pemanfaatan sumber daya alam yang
terbarukan; dan
b. tarif pemanfaatan sumber daya alam yang tak
terbarukan,
diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau
Peraturan Pemerintah.
(21 Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l) huruf b
yang terdiri atas:
a. tarif pelayanan dasar; dan
b. tarif pelayanan nondasar,
diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/ atau Peraturan
Menteri.
(3) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan
kekayaan negara dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c yang terdiri atas:
a. tarif surplus 9"661 bagian Pemerintah;
b. tarif begian laba Pemerintah pada Badan;
c. tarif bagian Pemerintah dari kelebihan akumulasi
cadangan umum dan cadangan tduan pada Badan;
d. tarif dividen bagran Pemerintah pada Badan yang
berbentuk perusahaan umum, perusahaan perseroan
dan/ atau perseroan terbatas lainnya, tidak termasuk
Badan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang
BUMN; dan
e, tarif . . .
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
e. tarif pengelolaan kekayaan negEra dipisahkan
lainnya,
diatur dengan Undang-Undang dan/ atau rapat umum
pemegang saham.
(4) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan barang
milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO ayat
(1) huruf d yang terdiri atas:
a. tarif penggunaan barang milik negara;
b. tarif pemanfaatan barang milik negara; dan
c. tarif pemindahtanganan barang milik negara,
diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/ atau Peraturan
Menteri.
(5) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan dana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) huruf e
yang terdiri atas:
a. tarif imbal jasa atas pelaksanaan investasi
Pemerintah;
b. tarif imbal jasa berupa bunga atau remunerasi atas
penempatan uang Pemerintah pada lembaga
keuangan; dan
c. tarif imbal jasa atas pengelolaan dana Pemerintah
atau dana perolehan lainnya yang sah,
diatur dengan Peraturan Menteri.
(6) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari hak negara lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (l) huruf f
yang terdiri atas:
a. tarif denda administratif;
b. tarif pungutan sebagai akibat putusan atau
ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan; dan
c. tarif pungutan atau penerimaan lainnya,
diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
dan/ atau Peraturan Menteri.
Pasal 13. . .
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
- 1l -