Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Instansi Pengelola PNBP melakukan uji kelengkapan
dokumen pendukung pengajuan keberatan PNBP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7O ayat (1).
(2) Berdasarkan . . .
PRESIDEN
REPUELIK ]NDONESIA
_38_
(21 Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola
PNBP:
a. melanjutkan proses penelitian keberatan, jika
dokumen pendukung lengkap; atau
b. surat permintaan kelengkapan
dokumen pendukung kepada Wajib Bayar, jika
dokumen pendukung tidak lengkap.
(3) Berdasarkan surat permintaan kelengkapan dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
Wajib Bayar harus menyampaikan kelengkapan dokumen
pendukung.
Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
l4l
pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Instansi Pengelola PNBP
melanjutkan proses penelitian keberatan PNBP.
(5) Jika Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan
dokumen pendukung, Instansi Pengelola PNBP
menerbitkan surat penolakan.
(6) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat linal.
Bagian Ketiga
Penelitian Keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Gunakan alat riset Premium untuk menelusuri pasal terkait, menyimpan referensi, dan membuat catatan hukum.
