PORTAL REGULASIPERMENDESA PDT

PERMENDESA PDT Nomor 12 Tahun 2025

Tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Sedang dibacaPasal 29Pasal 27 dari 104

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

12Nomor

2025Tahun Terbit

104Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 27 dari 104

26%

TEKS RESMI

Pasal 29

(1) PNBP Terutang dihitung oleh:
a. Instansi Pengelola PNBP;
b. Mitra Instansi Pengelola PNBP; atau
c. Wajib Bayar.
(21 Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk
Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan
sebagian tugas Pengelolaan PNBP, PNBP Terutang
dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.
(3) Dalam . . .
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
_19_
(3) Dalam hal sebagian atau seluruh formulasi perhitunga.n
belum dapat dipastikan oleh Instansi Pengelola PNBP,
PNBP Terutang dapat dihitung oleh Wajib Bayar.
Pasagraf 2
Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

AnakDisebut dalam Pasal 29

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

IkanDisebut dalam Pasal 29

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

UtangDisebut dalam Pasal 29

Utang adalah kewajiban seseorang atau badan untuk memenuhi pembayaran atau prestasi kepada pihak lain berdasarkan perikatan yang sah.…

PERMENDESA PDT Nomor 12 Tahun 2025

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pasal 29

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU