PERMENDESA PDT Nomor 12 Tahun 2025

...
PRESIDEN
BLIK INDONES
-2s-
Pasal 41
(1) Instansi pemeriksa menerbitkan laporan hasil
berdasarkan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O ayat (2) dan ayat
(4).
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
12)
dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP
dan/ atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP
memberikan jawaban atas permohonan koreksi.
(3) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP
dan/ atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola
menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP
dan Surat Tagihan PNBP atau surat pemberitehuan
kepada Wajib Bayar.
(4) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola
PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP
menyampaikan Surat Ketetapan PNBP dan Surat Tagihan
kepada Wajib Bayar.