Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 85
(1) Instansi Pengelola PNBP dapat memberikan keringanan
dalam bentuk:
a. pembebasan, pengurangan, pengangsuran, dan/ atau
penundaan dalam hal Wajib Bayar mengajukan
permohonan keringanan PNBP dalam bentuk
pembebasan;
b. pengurangan, pengangsuran, dan/atau penundaan
dalam hal Wajib Bayar mengajukan permohonan
keringanan PNBP dalam bentuk pengurarlg€rn;
c. pengangsuran dan/ atau penundaan dalam hal Wajib
Bayar mengajukan permohonan keringanan PNBP
dalam bentuk pengangsuran; atau
d. penundaan dalam hal Wajib Bayar mengajukan
permohonan keringanan PNBP dalam bentuk
penundaan.
(2) Berdasarkan . . .
PRESIOEN
BLIK INDONESIA
penelitian
l2l Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (l), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP
atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat
persetujuan atau penolakan keringanan PNBP yang
diajukan oleh Wajib Bayar.
Istilah Terkait
Angsuran adalah bagian pembayaran yang dilakukan secara berkala untuk melunasi suatu kewajiban. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…
IkanDisebut dalam Pasal 85Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KuasaDisebut dalam Pasal 85Kuasa adalah kewenangan yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Uraian ini merupakan…
PejabatDisebut dalam Pasal 85Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
PermohonanDisebut dalam Pasal 85pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
PersDisebut dalam Pasal 85Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 85Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara