PERMENDESA PDT Nomor 13 Tahun 2025

(1) Dalam hal Wajib Bayar menyampaikan surat permohonan
keringanan, Instansi Pengelola PNBP dan/ atau Mitra
Instansi Pengelola PNBP menghentikan penyampaian
Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (1) setelah surat permohonan keringanan diterima.
(21 Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif berupa
denda 2o/o (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP
Terutang dihentikan sementara sejak surat permohonan
keringanan diterima Instansi Pengelola PNBP dan/ atau
Mitra Instansi Pengelola PNBP sampai jawaban surat
permohonan keringanan diterbitkan.
Pasal 8 1
(1) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diajukan untuk
keringanan PNBP dalam bentuk:
a. penundaan;
b. pengangsuran;
c. pengurErngan; dan/atau
d. pembebasan.
PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
12)
berupa:
a. pokok. . .
PRESIDEN
REPUBLTK lNDONESIA
-43_
a. pokok PNBP Terutang; dan/atau
b. sanksi administratif berupa denda,
(3) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk lebih dari 1
(satu) bentuk keringanan dalam 1 (satu) surat pengajuan.
(4) Permohonan keringanan PNBP Terutang berupa:
a, PNBP Terutang berasal dari putusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap;
b. PNBP Terutang berdasarkan Surat Ketetapan PNBP
dilakukan secara jabatan; atau
c. PNBP Terutang berasal dari pengenaan denda
administratif berdasarkan Undang-Undang mengenai
cipta kerja,
hanya dapat diajukan untuk keringanan PNBP dalam
bentuk penundaan dan/ atau pengangsuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (l).
(5) Terhadap PNBP Terutang berupa:
a. PNBP Terutang yang diajukan keberatan; atau
b. PNBP Terutang hasil putusan pengadilan sebagai akibat
proses lebih lanjut dari pengajuan keberatan PNBP,
tidak dapat diajukan permohonan keringanan PNBP.