PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
216, berupa:
a. persetujuan, jika dokumen lengkap dan sesuai;
b. perbaikan, jika dokumen tidak lengkap dan/atau
tidak sesuai; atau
c. penolakan, jika:
1. pemohon melakukan pelanggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan ; atau
2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai
kebijakan strategis pemerintah.
(2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS
kepada:
a. sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau
kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan, untuk persetujuan;
b. pemohon, untuk perbaikan; atau
c. sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau
kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan, untuk penolakan.
(3) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam
jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak
perbaikan diterima.
(4) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan
pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan,
permohonan dinyatakan batal.
- 110 -