PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Tentang

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Sedang dibacaPasal 456Pasal 456 dari 593

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

27Nomor

2025Tahun Terbit

593Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 456 dari 593

77%

TEKS RESMI

Pasal 456

Pemegang PB - PJL Panas Matahari berhak:
a. melakukan kegiatan usaha dan memanfaatkan hasil
kegiatan usaha;
b. menggunakan data dan informasi dari kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan setempat
terkait potensi keanekaragaman hayati untuk mendukung
perlindungan dan pengamanan kawasan pelestarian alam
dengan seizin kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan; dan
c. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur
Jenderal, kepala Dinas Provinsi, kepala Dinas
Kabupaten/Kota, kepala Dinas Kabupaten/Kota, kepala
UPT, atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan untuk
pelaksanaan kegiatan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

Kawasan Pelestarian AlamDisebut dalam Pasal 456

Kawasan Pelestarian Alam adalah istilah dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati yang menjelaskan sumber daya alam hayati,…

DirekturDisebut dalam Pasal 456

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

InformasiDisebut dalam Pasal 456

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

IzinDisebut dalam Pasal 456

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

Keanekaragaman HayatiDisebut dalam Pasal 456

Keanekaragaman Hayati adalah istilah dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati yang menjelaskan sumber daya alam hayati, ekosistem,…

KewenanganDisebut dalam Pasal 456

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

PatenDisebut dalam Pasal 456

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Pasal 456

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU