Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 3
(1) Menteri memberikan penugasan khusus kepada
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk
melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan
Dana Bergulir bagi Koperasi Percontohan ( M ock U p ).
(2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk percepatan pembentukan Koperasi
Percontohan ( Mock Up ).
(3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
prinsip akuntabilitas, tujuan penyaluran , dan
kebermanfaatan Pinjaman atau Pembiayaan Dana
Bergulir .
BAB III
KOPERASI PERCONTOHAN ( MOCK UP )
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
Istilah Terkait
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…
KelurahanDisebut dalam Pasal 3Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan yang dipimpin lurah sebagai perangkat kecamatan dan melaksanakan pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan.
KoperasiDisebut dalam Pasal 3Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip Koperasi sekaligus…
PinjamanDisebut dalam Pasal 3Pinjaman adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks layanan perbankan, kredit, atau jasa keuangan digital. Makna, ruang lingkup,…
AnakDisebut dalam Pasal 3Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
IkanDisebut dalam Pasal 3Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Pembentukan KoperasiDisebut dalam Pasal 3Pembentukan Koperasi adalah proses pendirian Koperasi melalui kesepakatan para pendiri, penyusunan akta dan anggaran dasar, serta pengesahan sesuai…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara