Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Korwil m elakukan inventarisasi calon Koperasi
Percontohan ( Mock Up ).
(2) Hasil i nventarisasi calon Koperasi Percontohan
( Mock Up ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada bupati/wali kota.
(3) Bupati/ w ali kota melakukan seleksi atas hasil
inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan memperhatikan pemenuhan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 .
(4) Bupati/wali kota mengajukan daftar nominasi Koperasi
Percontohan ( Mock Up ) berdasarkan hasil seleksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri
dengan tembusan Gubernur selaku ketua Satuan Tugas
Provinsi .
(5) Menteri menetapkan daftar nominasi Koperasi
Percontohan ( Mock Up ) sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) .
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip Koperasi sekaligus…
BupatiDisebut dalam Pasal 7Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
GubernurDisebut dalam Pasal 7Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan.
IkanDisebut dalam Pasal 7Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PersDisebut dalam Pasal 7Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
Wali KotaDisebut dalam Pasal 7Wali Kota adalah kepala daerah kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Gunakan alat riset Premium untuk menelusuri pasal terkait, menyimpan referensi, dan membuat catatan hukum.
