Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 6
Koperasi P ercontohan ( Mock Up ) sebagai penerima Pinjaman
atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. berbadan hukum Koperasi;
b. memiliki Nomor Induk Koperasi;
c. memiliki rekening bank atas nama Koperasi;
d. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi;
dan
e. memiliki nomor induk berusaha.
BAB V
PENGUSULAN, PENILAIAN KELAYAKAN , DAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengusulan
Istilah Terkait
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip Koperasi sekaligus…
PinjamanDisebut dalam Pasal 6Pinjaman adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks layanan perbankan, kredit, atau jasa keuangan digital. Makna, ruang lingkup,…
Badan HukumDisebut dalam Pasal 6Badan Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…
BankDisebut dalam Pasal 6Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk…
KeputusanDisebut dalam Pasal 6Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Nomor Induk BerusahaDisebut dalam Pasal 6Nomor Induk Berusaha adalah istilah dalam pendirian, pengelolaan, perizinan, kepemilikan, perubahan, atau pembubaran badan usaha dan perseroan, termasuk…
Nomor Induk KoperasiDisebut dalam Pasal 6Nomor Induk Koperasi adalah istilah yang digunakan dalam hukum perkoperasian untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pendirian, anggota,…
Nomor Pokok Wajib PajakDisebut dalam Pasal 6Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor identitas perpajakan yang digunakan dalam administrasi pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara