Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU merupakan istilah penting dalam hukum pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU adalah tindakan mencegah perpindahan atau perubahan atas Harta Kekayaan tertentu dalam rangka penanganan TPPU sesuai kewenangan hukum.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU adalah tindakan mencegah perpindahan atau perubahan atas Harta Kekayaan tertentu dalam rangka penanganan TPPU sesuai kewenangan hukum.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Pasal 1 dan ketentuan TPPU terkait — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 8/2010 berstatus berlaku, tetapi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 telah dicabut oleh UU 1/2023 sehingga penerapan pidananya harus dibaca bersama KUHP Nasional.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU.
01
Pasal 1 dan ketentuan TPPU terkait — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU dalam entri Kamus Hukum ini.
02
Catatan penerapan
UU 8/2010 berstatus berlaku, tetapi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 telah dicabut oleh UU 1/2023 sehingga penerapan pidananya harus dibaca bersama KUHP Nasional.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat fakta yang berkaitan dengan tindakan mencegah perpindahan atau perubahan atas Harta Kekayaan tertentu dalam rangka penanganan TPPU sesuai kewenangan hukum. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU?
A
Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU pada pokoknya berarti tindakan mencegah perpindahan atau perubahan atas Harta Kekayaan tertentu dalam rangka penanganan TPPU sesuai kewenangan hukum.
QApa dasar hukum Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan TPPU terkait — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
QApakah pengertian Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
QMengapa Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian UangPemblokiran Harta Kekayaan TPPU
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.