Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2025
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SAIFULLAH YUSUF
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
- 6 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN
2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL
A. DAFTAR NAMA DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL
KELAS
NO NAMA JABATAN
JABATAN
01 02 03
1 Sekretaris Jenderal 17
2 Kepala Biro Perencanaan 15
3 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan 10
4 Kepala Biro Keuangan 15
5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan 10
6 Kepala Biro Umum 15
Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan , dan
7 13
Barang Milik Negara Biro Umum
Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik
8 10
Negara Biro Umum
9 Kepala Subbagian Pengamanan Biro Umum 10
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
10 13
Biro Umum
Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil
11 10
Menteri Biro Umum
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal,
12 Staf Ahli Menteri , dan Staf Khusus Menteri Biro 10
Umum
13 Kepala Subbagian Protokol Biro Umum 10
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan
14 13
Jasa Biro Umum
15 Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan
16 10
Sumber Daya Manusia
17 Kepala Biro Hubungan Masyarakat 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan
18 10
Masyarakat
19 Kepala Biro Hukum 15
20 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum 10
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan
21 15
Sosial
Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan
22 13
Informasi Kesejahteraan Sosial
Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan , dan
23 15
Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
- 7 -
KELAS
NO NAMA JABATAN
JABATAN
01 02 03
Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan,
24 Pelatihan , dan Pengembangan Profesi 13
Kesejahteraan Sosial
Kepala Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
25 Pusat Pendidikan, Pelatihan , dan Pengembangan 13
Profesi Kesejahteraan Sosial
26 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah Rakyat 9
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan
27 17
Sosial
Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan
28 15
Jaminan Sosial
Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat
29 13
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
30 Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
31 10
Perlindungan Sosial Korban Bencana
32 Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
33 10
Perlindungan Sosial Non Kebencanaan
34 Direktur Jaminan Sosial 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jaminan
35 10
Sosial
36 Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial 17
37 Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 15
Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat
38 13
Jenderal Rehabilitasi Sosial
39 Direktur Rehabilitasi Sosial Anak 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
40 10
Rehabilitasi Sosial Anak
Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang
41 15
Disabilitas
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
42 10
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
43 Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
44 10
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
45 15
Korban Perdagangan Orang
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
46 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 10
Perdagangan Orang
Direktur Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat
47 15
Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human
Immunodeficiency Virus
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
48 10
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus
49 Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial 17
- 8 -
KELAS
NO NAMA JABATAN
JABATAN
01 02 03
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan
50 15
Sosial
Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat
51 13
Jenderal Pemberdayaan Sosial
Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat
52 15
Terpencil
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
53 10
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil
54 Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
55 10
Pemberdayaan Sosial Masyarakat
Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
56 15
dan Rentan
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat
57 10
Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan
58 Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Potensi
59 10
dan Sumber Daya Sosial
60 Inspektur Jenderal 17
61 Sekretaris Inspektorat Jenderal 15
Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat
62 13
Jenderal
Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan
63 15
Sosial
Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang
64 10
Perlindungan dan Jaminan Sosial
65 Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang
66 10
Rehabilitasi Sosial
67 Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang
68 10
Pemberdayaan Sosial
69 Inspektur Bidang Penunjang 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang
70 10
Penunjang
71 Inspektur Bidang Investigasi 15
Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang
72 10
Investigasi
73 Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas 15
Kepala Bagian Umum Sekretariat Komisi Nasional
74 13
Disabilitas
75 Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia 14
Administrator Sekretariat Korps Pegawai Republik
76 11
Indonesia
Pengawas Sekretariat Korps Pegawai Republik
77 9
Indonesia
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
78 15
Kesejahteraan Sosial di Bandung
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan
79 13
dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung
- 9 -
KELAS
NO NAMA JABATAN
JABATAN
01 02 03
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
80 15
Kesejahteraan Sosial di Makassar
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan
81 13
dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
82 15
Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan
83 13
dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
84 15
Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan
85 dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di 13
Banjarmasin
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
86 15
Kesejahteraan Sosial di Padang
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan
87 13
dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
88 15
Kesejahteraan Sosial di Jayapura
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan
89 13
dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura
Kepala Bagian Administrasi, Akademik, dan
90 13
Umum Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
91 Kepala Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor 15
Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Inten
92 13
Suweno” di Bogor
93 Kepala Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung 15
Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu
94 13
“Kartini” di Temanggung
Kepala Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di
95 15
Surakarta
Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Prof.
96 13
Dr. Soeharso” di Surakarta
97 Kepala Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi 15
Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu
98 13
“Pangudi Luhur” di Bekasi
99 Kepala Sentra “ Handayani ” di Jakarta 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Handayani ”
100 10
di Jakarta
101 Kepala Sentra “ Mulya Jaya ” di Jakarta 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Mulya
102 10
Jaya ” di Jakarta
103 Kepala Sentra “ Efata ” di Kupang 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Efata ” di
104 10
Kupang
105 Kepala Sentra “ Phalamartha ” di Sukabumi 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra
106 10
“ Phalamartha ” di Sukabumi
107 Kepala Sentra “ Wirajaya ” di Makassar 13
- 10 -
KELAS
NO NAMA JABATAN
JABATAN
01 02 03
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Wirajaya ” di
108 10
Makassar
109 Kepala Sentra “ Galih Pakuan ” di Bogor 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Galih
110 10
Pakuan ” di Bogor
111 Kepala Sentra “ Bahagia ” di Medan 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Bahagia ” di
112 10
Medan
113 Kepala Sentra “ Insyaf ” di Medan 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Insyaf ” di
114 10
Medan
115 Kepala Sentra “ Budi Perkasa ” di Palembang 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Budi
116 10
Perkasa ” di Palembang
117 Kepala Sentra “ Abiseka ” di Pekanbaru 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Abiseka ” di
118 10
Pekanbaru
119 Kepala Sentra “Alyatama ” di Jambi 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Alyatama ”
120 10
di Jambi
121 Kepala Sentra “ Wyata Guna ” di Bandung 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Wyata
122 10
Guna ” di Bandung
123 Kepala Sentra “ Abiyoso ” di Cimahi 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Abiyoso ” di
124 10
Cimahi
125 Kepala Sentra “ Satria ” di Baturraden 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Satria ” di
126 10
Baturraden
127 Kepala Sentra “ Dharma Guna ” di Bengkulu 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Dharma
128 10
Guna ” di Bengkulu
129 Kepala Sentra “ Antasena ” di Magelang 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Antasena ”
130 10
di Magelang
131 Kepala Sentra “ Margo Laras ” di Pati 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Margo
132 10
Laras ” di Pati
133 Kepala Sentra “ Gau Mabaji ” di Gowa 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Gau
134 10
Mabaji ” di Gowa
135 Kepala Sentra “ Nipotowe ” di Palu 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Nipotowe ”
136 10
di Palu
137 Kepala Sentra “ Tumou Tou ” di Manado 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Tumou
138 10
Tou ” di Manado
139 Kepala Sentra “ Mahatmiya ” di Bali 13
- 11 -
KELAS
NO NAMA JABATAN
JABATAN
01 02 03
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Mahatmiya ”
140 10
di Bali
141 Kepala Sentra “ Paramita ” di Mataram 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Paramita ”
142 10
di Mataram
143 Kepala Sentra “ Budi Luhur ” di Banjarbaru 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Budi
144 10
Luhur ” di Banjarbaru
145 Kepala Sentra “ Wasana Bahagia ” di Ternate 13
Kepala Sub b agian Tata Usaha Sentra “ Wasana
146 10
Bahagia ” di Ternate
147 Kepala Sentra “ Pangurangi ” di Takalar 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Pangurangi ”
148 10
di Takalar
149 Kepala Sentra “ Meohai ” di Kendari 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Meohai ” di
150 10
Kendari
151 Kepala Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar 13
Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra
152 10
“Darussa’adah” di Aceh Besar
Kepala Sentra Perintis “Bumi Segantang Lada” di
153 10
Tanjung Pinang
B. DAFTAR NAMA DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN
PELAKSANA, DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL
KELAS
NO NAMA JABATAN
JABATAN
01 02 03
Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika
1 16
Sosial
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan
2 16
Sosial
3 Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial 16
4 Staf Khusus Menteri 16
5 Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 15
Wakil Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial
6 14
Bandung
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
7 14
Utama
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
8 12
Madya
9 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
10 8
Pertama
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
11 14
Utama
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
12 12
Madya
- 12 -
KELAS
NO NAMA JABATAN
JABATAN
01 02 03
13 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
14 8
Pertama
15 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia 8
16 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir 7
17 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 6
18 Analis Kebijakan Ahli Utama 14
19 Analis Kebijakan Ahli Madya 12
20 Analis Kebijakan Ahli Muda 10
21 Analis Kebijakan Ahli Pertama 8
22 Analis Anggaran Ahli Madya 12
23 Analis Anggaran Ahli Muda 10
24 Analis Anggaran Ahli Pertama 8
Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran
25 12
Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya
Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran
26 10
Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran
27 8
Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
28 Analis Hukum Ahli Madya 11
29 Analis Hukum Ahli Muda 9
30 Analis Hukum Ahli Pertama 8
31 Arsiparis Ahli Utama 13
32 Arsiparis Ahli Madya 11
33 Arsiparis Ahli Muda 9
34 Arsiparis Ahli Pertama 8
35 Arsiparis Penyelia 8
36 Arsiparis Mahir 7
37 Arsiparis Terampil 6
38 Auditor Ahli Utama 14
39 Auditor Ahli Madya 12
40 Auditor Ahli Muda 10
41 Auditor Ahli Pertama 8
42 Auditor Penyelia 9
43 Auditor Mahir 7
44 Auditor Terampil 6
45 Dokter Ahli Utama 14
46 Dokter Ahli Madya 12
47 Dokter Ahli Muda 10
48 Dokter Ahli Pertama 9
49 Dokter Gigi Ahli Utama 14
50 Dokter Gigi Ahli Madya 12
51 Dokter Gigi Ahli Muda 10
52 Dokter Gigi Ahli Pertama 9
53 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama 8
54 Pamong Budaya Ahli Pertama 8
55 Pekerja Sosial Ahli Utama 14
56 Pekerja Sosial Ahli Madya 12
- 13 -
KELAS
NO NAMA JABATAN
JABATAN
01 02 03
57 Pekerja Sosial Ahli Muda 10
58 Pekerja Sosial Ahli Pertama 8
59 Pekerja Sosial Penyelia 8
60 Pekerja Sosial Mahir 7
61 Pekerja Sosial Terampil 6
62 Pekerja Sosial Terampil Pemula 5
63 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya 12
64 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda 10
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli
65 8
Pertama
66 Penyuluh Sosial Ahli Utama 14
67 Penyuluh Sosial Ahli Madya 12
68 Penyuluh Sosial Ahli Muda 10
69 Penyuluh Sosial Ahli Pertama 8
70 Penyuluh Hukum Ahli Madya 11
71 Penyuluh Hukum Ahli Muda 9
72 Penyuluh Hukum Ahli Pertama 8
73 Penerjemah Ahli Madya 11
74 Penerjemah Ahli Muda 9
75 Penerjemah Ahli Pertama 8
Perancang Peraturan Perundang - undangan Ahli
76 12
Madya
Perancang Peraturan Perundang - undangan Ahli
77 10
Muda
Perancang Peraturan Perundang - undangan Ahli
78 8
Pertama
79 Perencana Ahli Utama 14
80 Perencana Ahli Madya 12
81 Perencana Ahli Muda 10
82 Perencana Ahli Pertama 8
83 Analis Kebencanaan Ahli Madya 12
84 Analis Kebencanaan Ahli Muda 9
85 Analis Kebencanaan Ahli Pertama 8
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan
86 9
Belanja Negara Penyelia
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan
87 8
Belanja Negara Mahir
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan
88 7
Belanja Negara Terampil
89 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11
90 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9
91 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8
92 Pranata Komputer Ahli Madya 11
93 Pranata Komputer Ahli Muda 9
94 Pranata Komputer Ahli Pertama 8
95 Pranata Komputer Penyelia 8
96 Pranata Komputer Mahir 7
97 Pranata Komputer Terampil 6
98 Pustakawan Ahli Madya 11
- 14 -
KELAS
NO NAMA JABATAN
JABATAN
01 02 03
99 Pustakawan Ahli Muda 9
100 Pustakawan Ahli Pertama 8
101 Pustakawan Penyelia 8
102 Pustakawan Mahir 7
103 Pustakawan Terampil 6
104 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya 12
105 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10
106 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 8
107 Statistisi Ahli Madya 11
108 Statistisi Ahli Muda 9
109 Statistisi Ahli Pertama 8
110 Perawat Ahli Madya 11
111 Perawat Ahli Muda 9
112 Perawat Ahli Pertama 8
113 Perawat Penyelia 8
114 Perawat Mahir 7
115 Perawat Terampil 6
116 Perawat Pemula 5
117 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia 8
118 Terapis Gigi dan Mulut Mahir 7
119 Terapis Gigi dan Mulut Terampil 6
120 Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Pemula 5
121 Psikolog Klinis Ahli Madya 11
122 Psikolog Klinis Ahli Muda 9
123 Psikolog Klinis Ahli Pertama 8
124 Instruktur Ahli Madya 12
125 Instruktur Ahli Muda 10
126 Instruktur Ahli Pertama 8
127 Instruktur Penyelia 8
128 Instruktur Mahir 7
129 Instruktur Terampil 6
130 Okupasi Terapis Penyelia 8
131 Okupasi Terapis Mahir 7
132 Okupasi Terapis Terampil 6
133 Ortotis Prostetis Penyelia 8
134 Ortotis Prostetis Mahir 7
135 Ortotis Prostetis Terampil 6
136 Terapis Wicara Penyelia 8
137 Terapis Wicara Mahir 7
138 Terapis Wicara Terampil 6
139 Fisioterapis Ahli Madya 11
140 Fisioterapis Ahli Muda 9
141 Fisioterapis Ahli Pertama 8
142 Fisioterapis Penyelia 8
143 Fisioterapis Mahir 7
144 Fisioterapis Terampil 6
145 Lektor Kepala 13
146 Lektor 11
- 15 -
KELAS
NO NAMA JABATAN
JABATAN
01 02 03
147 Asisten Ahli 9
148 Widyaiswara Ahli Utama 14
149 Widyaiswara Ahli Madya 12
150 Widyaiswara Ahli Muda 10
151 Widyaiswara Ahli Pertama 8
152 Guru Ahli Madya 11
153 Guru Ahli Muda 9
154 Guru Ahli Pertama 8
155 Penelaah Teknis Kebijakan 7
156 Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi 7
157 Pengolah Data dan Informasi 6
Penyusun Materi Hukum dan Perundang -
158 7
undangan
159 Penata Kelola Hukum dan Perundang - undangan 7
160 Penata Keprotokolan 7
161 Pengelola Keprotokolan 6
162 Pengadministrasi Perkantoran 5
163 Penata Layanan Operasional 7
164 Pengelola Layanan Operasional 6
165 Operator Layanan Operasional 5
166 Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara 7
167 Fasilitator Pelatihan Bahasa Isyarat 7
168 Penata Kelola Layanan Kesehatan 7
169 Pengelola Layanan Kesehatan 6
170 Pengelola Umum Operasional 1
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ,
ttd.
SAIFULLAH YUSUF
Istilah Terkait
Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
AhliDisebut dalam Pasal IIorang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya untuk membantu menjelaskan persoalan yang relevan…
AnakDisebut dalam Pasal IIAnak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
Barang Milik NegaraDisebut dalam Pasal IIBarang Milik Negara adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
BencanaDisebut dalam Pasal IIBencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan,…
Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal IIBerita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara.
DirekturDisebut dalam Pasal IIDirektur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
IkanDisebut dalam Pasal IIIkan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045