PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 11 Tahun 2026
Tentang
Survei Hidrografi dan Pemetaan Hidrografi Nasional
Sedang dibacaPasal 14Pasal 13 dari 24
☰Daftar Isi Regulasi24 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →11Nomor
2026Tahun Terbit
24Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 13 dari 24
54%
TEKS RESMI
Pasal 14
(1) Hasil pembuatan Peta Laut Indonesia dan pembaruan
Peta Laut Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 disampaikan oleh Pushidros kepada
International Hg drographic Org anization.
(2) Sebelum
SK No 248750 A
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-9-
(2) Sebelum hasil Peta Laut Indonesia dan pembaruan Peta
Laut Indonesia disampaikan kepada International
Hy drographic Org anization sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pushidros melakukan penilaian tingkat
kepercayaan berdasarkan kategori yang ditentukan oleh
International Hg drog r aphic Org anization.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara