PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 11 Tahun 2026
Tentang
Survei Hidrografi dan Pemetaan Hidrografi Nasional
Sedang dibacaPasal 6Pasal 6 dari 24
☰Daftar Isi Regulasi24 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →11Nomor
2026Tahun Terbit
24Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 6 dari 24
25%
TEKS RESMI
Pasal 6
(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
harus melibatkan surveyor hidrografi yang memiliki
lisensi.
(2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
izin tertulis untuk surveyor hidrograli yang telah memiliki
sertifikat kompetensi atau kualifikasi akademik tertentu
dan memiliki rekam jejak Survei Hidrografi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk kegiatan Peta Laut Indonesia dan Peta Tematik
Hidrografi Lainnya yang memerlukan standardisasi
International Hg dro g raphic Org anization.
(4) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikeluarkan
oleh Pushidros.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Survei HidrografiDisebut dalam Pasal 6
Survei Hidrografi adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum kelautan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan wilayah laut,…
IzinDisebut dalam Pasal 6Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan…
LisensiDisebut dalam Pasal 6Lisensi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks kekayaan intelektual, karya, merek, atau kegiatan pers. Makna, ruang lingkup,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 6Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 6Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
Peta TematikDisebut dalam Pasal 6Peta Tematik adalah istilah dalam hukum informasi geospasial yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak,…
StandardisasiDisebut dalam Pasal 6Standardisasi adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan,…
TahananDisebut dalam Pasal 6Tahanan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks putusan, upaya hukum, atau pelaksanaan putusan. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 2 preview
Artikel Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara