PERPRES Nomor 17 Tahun 2025

(1) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan
PNBP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBP, dalam hal
terdapat kondisi:
a. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau
kondisi kahar;
b. kesulitan likuiditas; dan/atau
c. kebdakanPemerintah.
Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi
l2l
kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri
atas:
a. bencana; atau
b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi
Pengelola PNBP.
(3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mempakan kondisi keuangan Wajib Bayar yang
tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
(4) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuktikan melalui hasil pengujian atas laporan keuangan,
laporan pembukuan, atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Bayar,
paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun
sebelumnya.
(5) Kebijakan...
PRESIOEN
REPUELIK ]NDONESIA
_42_
(5) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri atas:
a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib
Bayar;
b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Bayar untuk
mendukung prograrn nasional yang mengakibatkan
Wajib Bayar tidak mendapatkan keuntungan yang
optimum; dan/ atau
c. kebijakan pemberian keringanan PNBP kepada Wajib
Bayar dengan mempertimbangkan kearifan lokal,
aspek sosial, budaya, kegiatan pemerintahan,
lingkungan, dan optimalisasi penagihan PNBP.