PERPRES Nomor 83 Tahun 2025

Tentang

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah

Sedang dibacaPasal 13Pasal 13 dari 20

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

83Nomor

2025Tahun Terbit

20Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 13 dari 20

65%

TEKS RESMI

Pasal 13

(l) Tim ke{a dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4)
dikoordinasikan oleh Koordinator I dan Koordinator II.
(2) Tim kerja terdiri dari:
a. unsur organisasi pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara;
b. unsur organisasi pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informasi;
c. unsur organisasi pada kementerian/lembaga terkait;
dan/ atau
d. kelompok ahli.
(3) Kelompok ahli terdiri paling banyak 15 (lima belas) orang.
(4) Pembentukan, keanggotaan, rincian tugas, dan
pembidangan tugas tim kerja ditetapkan lebih lanjut oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara setelah disepakati bersama dengan
Wakil Ketua II.
(5) Honorarium untuk kelompok ahli ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara setelah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
Pasal 14. ..
tLf{{fililIl
K INDONES]A

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

SepakatTerkait Pasal 13

Sepakat adalah keadaan ketika para pihak menyatakan persetujuan bebas terhadap pokok perjanjian. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…

AhliDisebut dalam Pasal 13

orang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya untuk membantu menjelaskan persoalan yang relevan…

IkanDisebut dalam Pasal 13

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

InformasiDisebut dalam Pasal 13

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

PersDisebut dalam Pasal 13

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

PersetujuanDisebut dalam Pasal 13

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 13

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…

PERPRES Nomor 83 Tahun 2025

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah

Pasal 13

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU