PMK Nomor 104 Tahun 2025

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan persetujuan atau penolaka n . (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 , Pasal 4 , dan Pasal 5 , Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan naskah dinas persetujuan. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4 , dan Pasal 5 , Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan naskah dinas penolakan. (4) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) disampaikan kepada pejabat eselon I penanggung jawab program pa da kementerian/lembaga atau kepala pembina keuangan pada masing - masing unit organisasi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tembusan kepada: a. Menteri ; b. pimpinan aparat pengawas intern pemerintah kementerian negara / lembaga bersangkutan; c. Direktur Pengelolaan Kas Negara; d. kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mitra satuan kerja kementerian negara /lembaga bersangkutan; e. kepala KPPN mitra satuan kerja kementerian negara /lembaga bersangkutan; dan f. kuasa pengguna anggaran satuan kerja kementerian negara /lembaga bersangkutan.