MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPMK

PMK Nomor 11 Tahun 2025

Tentang

Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai

Sedang dibacaPasal 2Pasal 2 dari 5
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
11Nomor
2025Tahun Terbit
5Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 2 dari 5
40%
TEKS RESMI

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas
ketentuan mengenai :
a. nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, selain nilai
lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang
Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak,
Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di
Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah
Pabean; dan
b. besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai.
BAB II
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Pajak Pertambahan NilaiDisebut dalam Pasal 2

Pajak Pertambahan Nilai adalah istilah dalam administrasi perpajakan yang berkaitan dengan identitas wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemotongan, penagihan,…

 Barang Kena PajakDisebut dalam Pasal 2

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud atau tidak berwujud yang menurut undang-undang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Uraian ini…

 Daerah PabeanDisebut dalam Pasal 2

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia tertentu yang menjadi ruang berlakunya ketentuan kepabeanan termasuk kawasan yang ditetapkan undang-undang.…

 Impor BarangDisebut dalam Pasal 2

Impor Barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 8/1999 tentang…

 Impor Barang Kena PajakDisebut dalam Pasal 2

Impor Barang Kena Pajak adalah kegiatan memasukkan Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.…

 Jasa Kena PajakDisebut dalam Pasal 2

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Uraian…

 Penyerahan BarangDisebut dalam Pasal 2

Penyerahan Barang adalah tindakan menyerahkan barang kepada pihak yang berhak sesuai perjanjian. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…

 Penyerahan Barang Kena PajakDisebut dalam Pasal 2

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah transaksi atau perbuatan hukum tertentu yang diperlakukan sebagai penyerahan barang kena pajak untuk…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045