PMK Nomor 11 Tahun 2025

Ketentuan dalam huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf h,
dan huruf i Pasal 2 diubah, Pasal 2 huruf e dan huruf g
dihapus, dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf n,
huruf o, dan huruf p dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 75/PMK.03/2010 tentang N ilai Lain sebagai Dasar
Pengenaan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 158) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010
tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 950 ),
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan
sebagai berikut:
a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua
belas) dari Harga Jual atau Penggantian setelah
dikurangi laba kotor;
b. untuk pemberian cuma - cuma Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 (sebelas
per dua belas) dari Harga Jual atau Penggantian setelah
dikurangi laba kotor;
c. dihapus;
d. untuk penyerahan film cerita yaitu sebesar 11/12
(sebelas per dua belas) dari perkiraan hasil rata - rata per
judul film;
e. dihapus;
f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau
aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan, yaitu sebesar 11/12 (sebelas
per dua belas) dari harga pasar wajar;
g. dihapus;
h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui
pedagang perantara yaitu sebesar 11/12 (sebelas per
dua belas) dari harga yang disepakati antara pedagang
perantara dengan pembeli;
i. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru
lelang yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari
harga lelang;
j. dihapus;
k. dihapus;
l. dihapus;
m. dihapus;
n. untuk pemberian cuma - cuma Barang Kena Pajak
berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua
belas) dari harga pasar wajar;
o. untuk penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang:
1. tidak memenuhi ketentuan mengenai kriteria jasa
penyediaan tenaga kerja yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan di
bidang perpajakan; dan
2. tagihannya dirinci dalam Faktur Pajak dengan
memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa
penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh
pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh
tenaga kerja,
yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari seluruh
tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh
pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan
tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk
imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan sejenisnya; atau
p. untuk penyerahan jasa di bidang periklanan yang
terkait dengan penyiaran yang tidak bersifat iklan oleh
perusahaan periklanan, production house , atau pihak
lainnya, yang:
1. diserahkan kepada pemasang pesan, yaitu
pemerintah atau pemerintah dan badan usaha;
dan
2. tagihannya dirinci antara tagihan atas penyerahan
jasa di bidang periklanan dan tagihan atas jasa
penyiaran yang tidak bersifat iklan,
yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari
seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta
atas penyerahan jasa di bidang periklanan, tidak
termasuk tagihan atas jasa penyiaran yang tidak
bersifat iklan.