PMK Nomor 11 Tahun 2025

Untuk menyesuaikan ketentuan mengenai Dasar Pengenaan
Pajak berupa nilai lain , Peraturan Menteri ini mengubah,
menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam :
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010
tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
158) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010
tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
950 ) ;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar
Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam
Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan
Penyerahan Film Cerita Impor, s erta Dasar
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan
Impor Film Cerita Impor (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 405);
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021
tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas
Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan
Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer
(Berita Negara Republik Indon esia Tahun 2021
Nomor 42);
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021
tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan
Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1316);
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan
Liquefied Petroleum Gas Tertentu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 362);
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil
Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 363);
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 366);
dan
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2024
tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama
Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 769).